Guys, elo masih ingat nggak sih, tentang berita seorang nenek yang mencuri buah kakao dari sebuah perkebunan? Yap, berita ini dulu sempat viral nih, karena si nenek dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Padahal, masih banyak upaya penyelesaian konflik sosial lainnya lho, selain menempuh jalur persidangan.
Nah, kira-kira permasalahan apa saja ya, yang terjadi di Indonesia dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik sosial? Yuk, kita simak artikel ini!
Upaya Penyelesaian Konflik Sosial
Upaya penyelesaian konflik sosial (Dok. Pixabay)
1. Mediasi
Selama ini, kita sering mendengar istilah mediasi, namun pernahkah kalian bertanya-tanya apa itu mediasi dalam sosiologi?
Jadi, mediasi merupakan cara penyelesaian konflik yang melibatkan bantuan pihak ketiga (bersifat netral) sebagai penengah (kasih anjuran).
Contoh mediasi yakni ketika Dini yang ketahuan mencuri kue di toko, tetapi ia tidak dituntut oleh pemilik toko ke ranah hukum karena ditengahi oleh Pak Joko.
2. Arbitrase
Pengendalian konflik dengan cara arbitrase berarti menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga (bersifat netral) yang bertindak sebagai pemberi keputusan. Keputusan-keputusan yang dibuat disertai dengan perjanjian tertulis dari pihak yang berkonflik.
Contoh arbitrase yakni ketika wasit mengganjar kartu merah untuk Rano pasca keributannya dengan Aldo. Di sini, wasit bertindak sebagai pihak ketiga yang netral. Selain itu, keputusan wasit juga bersifat mutlak dan harus dipatuhi.
3. Adjudikasi
Adjudikasi merupakan cara penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan (sidang). Contoh adjudikasi yakni ketika hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada sang istri setelah perceraian.
Masih ingat apa saja yang menyebabkan konflik sosial? Kalau mau pelajarin lagi, baca artikel berikut, ya: Faktor Penyebab Konflik Sosial.
4. Kompromi
Dengan berkompromi, konflik bisa mereda dengan berkurangnya tuntutan dari kedua belah pihak (Dok. Pixabay)
Upaya penyelesaian konflik sosial selanjutnya adalah dengan cara kompromi. Kompromi adalah bentuk penyelesaian konflik dengan adanya upaya masing-masing pihak untuk mengurangi tuntutan.
Contoh kompromi adalah ketika Mia terlibat kecelakaan dengan Diana, lalu mereka pun saling menuntut ganti rugi. Namun, pada akhirnya mereka saling mengikhlaskannya.
5. Konsiliasi
Konsiliasi adalah bentuk penyelesaian konflik dengan adanya upaya mempertemukan pihak yang berkonflik. Contoh konsiliasi yaitu ketika Pak RT memanggil Budi dan Damar setelah rebutan lahan parkir.
6. Koersi
Bentuk penyelesaian konflik dengan ancaman bisa disebut dengan koersi (Dok. Pixabay)
Koersi merupakan bentuk akomodasi dengan menggunakan ancaman, baik fisik maupun psikologis agar pihak lain bertindak sesuai yang diharapkan. Contoh koersi yakni ketika polisi menggunakan gas air mata sebagai upaya menghentikan demonstrasi yang ricuh.
7. Stalemate
Apa itu stalemate? Stalemate adalah situasi di mana ketika kedua belah pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang seimbang sehingga konflik terhenti pada titik tertentu. Contoh stalemate yakni berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat vs Uni Soviet, hingga konflik Korea Utara dan Korea Selatan.
Resolusi konflik termasuk dalam materi Konflik Sosial kelas 11. Buat yang mau baca ulang artikel konsep dasar konflik sosial, klik link berikut: Pengertian Konflik Sosial dan Teori Kekerasan.
Download Aplikasi Zenius
Tingkatin hasil belajar lewat kumpulan video materi dan ribuan contoh soal di Zenius. Maksimaln persiapanmu sekarang juga!
Contoh Soal Upaya Penyelesaian Konflik Sosial
1. Konflik dapat terjadi di masyarakat. Meski demikian, cara penyelesaian konflik tidak boleh dengan cara kekerasan. Yang bukan merupakan cara penyelesaian konflik di dalam masyarakat adalah…
A. Stalemate
B. Mediasi
C. Konsiliasi
D. Koersi
E. Arbitrasi
Koersi adalah penyelesaian konflik melalui proses-proses koersif atau paksaan, sehingga jawaban yang tepat adalah D. Koersi.
*****
Yeay, selesai juga nih, pembahasan kita mengenai cara penyelesaian konflik sosial.Masih kurang? Elo bisa nonton video pembahasan materi ini lewat penjelasan Zen Tutor yang seru. Caranya tinggal klik gambar di bawah ini, ya!
Supaya proses belajar lo semakin efektif, Zenius punya beberapa paket belajar yang bisa lo pilih sesuai kebutuhan lo. Di sini lo nggak cuman mereview materi aja, tetapi juga ada latihan soal untuk mengukur pemahaman lo. Yuk klik banner di bawah ini untuk berlangganan!!
Originally Published: January 12, 2022 Updated by: Arum Kusuma Dewi
Sobat Zenius, elo pernah membayangkan nggak, gimana jadinya kalau udah sama-sama berjuang, namun harus berpisah gara-gara perbedaan pemahaman? Bahkan, hingga saling bermusuhan satu sama lain? Menyedihkan, ya.
Nah, hal yang sama terjadi antara China (People’s Republic of China atau PRC) dan Taiwan (Republic of China atau ROC). Kedua negara yang tadinya bersatu, kemudian berselisih akibat perbedaan paham yang mereka anut.
Di artikel ini, gue akan membahas lebih lanjut mengenai konflik China dan Taiwan dan penyelesaiannya. Let’s go!
Sebelum Konflik China dan Taiwan
Wilayah lokasi China dan Taiwan
Sebelum gue membahas tentang konflik China dan Taiwan, gue mau cerita sedikit tentang sejarah China.
Revolusi China
Selama ribuan tahun, China itu diperintah oleh berbagai dinasti. Meskipun terjadi berbagai konflik untuk saling menjatuhkan antar dinasti, wilayah yang saat ini menjadi China dan Taiwan selalu berada di bawah satu dinasti. Nah, dinasti terakhir yang memimpin China adalah Dinasti Qing.
Elo bisa baca lebih jauh tentang dinasti terakhir ini, Dinasti Qing, dan Revolusi China dengan klik artikel di bawah ini.
Baca juga:
Latar Belakang dan Tokoh Revolusi Cina
Berdirinya Republik Cina diprakarsai oleh Sun Yat-sen. Sun Yat-sen pun dikenal sebagai Bapak Revolusioner Cina Modern. Sun Yat-sen pula yang akan mendirikan Partai Nasionalis atau Kuomintang (KMT).
Nah, setelah Dinasti Qing berakir pada tahun 1912, Sun Yat-sen pun menjadi presiden pertama Republik China yang baru didirikan. Namun, Sun Yat-sen hanya menjadi presiden selama 45 hari.
Yuan Shikai, seorang jenderal militer berpengaruh di bawah Dinasti Qing, memiliki ambisi politik sendiri dan memiliki dukungan dari militer yang kuat. Yuan Shikai juga berambisi menjadi presiden.
Sun Yat-sen pun ditekan berbagai pihak untuk mengundurkan diri. Akhirnya, Sun Yat-sen memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai presiden untuk menghindari pertumpahan darah.
Baca juga:
Sun Yat Sen, Bapak Republik Cina yang Menggulingkan Kekaisaran Qing
Namun, pemerintahan Yuan Shikai juga tidak berjalan mulus. Banyak penolakan yang terjadi pada masa pemerintahannya. Akibatnya, China pun masuk ke dalam periode ketidakstabilan politik selama beberapa tahun.
Pada tahun 1916, Yuan Shikai dituntut untuk mengundurkan diri dari posisinya. Hasilnya, terjadi kekosongan pemimpin di China dan politik makin nggak stabil. Banyak daerah dikuasai oleh para warlord atau panglima perang.
Bersatu Menggulingkan Warlord dan Faksi Beiyang
Wilayah yang dikuasi oleh KMT (biru) dan warlord (merah)
Nah, melihat kondisi China yang nggak stabil ini akhirnya Sun Yat-sen mulai bertindak. Sun Yat-sen pengen banget bisa menyatukan China dan memperkuat pemerintahan sentral.
Akhirnya, Sun Yat-sen minta bantuan ke Uni Soviet pada awal tahun 1920-an. Bantuan ini disalurkan melalui Partai Nasionalis atau Kuomintang (KMT) yang didirikan oleh Sun Yat-sen.
Oke, inget-inget dulu nama ini, ya: Sun Yat-sen, nasionalis, KMT.
Nah, apakah KMT bekerja sendirian untuk melawan warlord, faksi Beiyang (faksi kuat di masa ketidakstabilan politik), dan penjajah yang ingin menguasai China? Nggak, guys! Partai Komunis China (PKC) ikut membantu KMT.
Oke, inget pihak kedua di sini, ya: komunis, PKC.
Bahkan, pada tahun 1923, KMT dan PKC bersatu dan menandatangani perjanjian untuk menciptakan aliansi Front Persatuan Pertama. Tujuan mereka saat itu sama, kok, mengakhiri periode ketidakstabilan politik.
Awal Mula Konflik China dan Taiwan
Sayangnya, persatuan ini nggak berlangsung lama, Sobat Zenius. Pada tahun 1925, Sun Yat-sen meninggal dunia. Posisi pemimpin KMT pun diganti oleh Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek ini merupakan salah satu faktor yang nantinya memunculkan konflik China dan Taiwan.
Nah, Chiang Kai-shek ini adalah pendukung kuat pemerintahan nasionalis di Tiongkok. Chiang Kai-shek juga melihat komunisme sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan otoritas nasionalis yang sedang coba dibangun.
Ekspedisi ke Utara
KMT berencana untuk melakukan Ekspedisi Utara (Northern Expedition). Ekspedisi ini dilakukan pada tahun 1926 dan dibantu oleh PKC. Ekspedisi Utara ini bertujuan untuk menyatukan China yang saat itu masih terpecah-pecah dan dikuasai oleh sejumlah warlord yang beroperasi secara otonom.
Nah, seiring berjalannya waktu, hubungan antara KMT dan PKT semakin memburuk. Akhirnya, Chiang Kai-shek memanfaatkan ekspedisi ini untuk menghilangkan pengaruh PKT dalam KMT.
Pada saat yang bersamaan, pemerintah Wuhan yang mendukung PKT mencabut kewenangan Chiang Kai-shek dalam urusan luar negeri dan keuangan. Chiang memandang ini sebagai ancaman terhadap otoritasnya.
Akhirnya, ada tahun 1927, Chiang dan faksi konservatif dalam KMT memutuskan untuk menindak keras PKT dan elemen-elemen sayap kiri dalam KMT. Ratusan anggota PKT di Shanghai ditangkap dan dieksekusi
Peristiwa ini merupakan puncak dari perpecahan antara KMT dan PKT dan menyebabkan konflik bersenjata di antara kedua partai itu. Peristiwa ini juga mengakhiri aliansi antara KMT dan PKC.
Titik ini lah yang akhirnya memengaruhi dinamika politik dan membuat konflik China dan Taiwan selama beberapa dekade mendatang.
Bersatu Kembali Melawan Jepang
Nah, meskipun terjadi konflik antara KMT dan PKC, keduanya sempat kembali bersatu. Kedua partai ini bersatu ketika pasukan Jepang mulai menginvasi Manchuria, salah satu provinsi dari Republik Cina pada tahun 1931.
Mulanya, Chiang Kai-shek tidak fokus dengan invasi Jepang. Ia menganggap PKC ancaman terbesar, namun kedua jendral bawahan Chiang Kai Shek, yaitu Chang Hsueh Liang dan Yang Hucheng memaksanya untuk bersekutu dengan PKC.
Akhirnya, Chiang Kai-shek setuju untuk mengubah kebijakannya. Pada Desember 1936, Front Persatuan Kedua dibentuk. Front ini adalah langkah untuk menyatukan pasukan KMT dan PKC dalam perang melawan Jepang.
Nah, kalau elo perhatikan tadi, sebenarnya PKC ini udah kalah jumlah, guys. Terutama setelah serangan saat Ekspedisi Utara, tapi PKC manfaatin waktu persatuan ini untuk memperkuat partai mereka.
Perang Saudara Berlanjut
Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, membuat daerah-daerah jajahannya lepas, termasuk China. Sayangnya, dengan kepergian Jepang, berakhir pula masa persatuan antara KMT dan PRC. Konflik kembali berlanjut pada 10 Agustus 1949, tepat sehari setelah jatuhnya bom atom di Nagasaki.
Akhirnya, Partai Komunis Cina, memenangkan perang tersebut. Setelah kemenangan ini, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1949 di Beijing.
Pendirian negara Republik Rakyat China ini juga didukung oleh PBB. Pada tahun 1971, resolusi PBB No. 2758 mengakui PRC sebagai perwakilan sah dari Tiongkok dalam PBB.
Baca juga:
Ribuan Tahun Berbentuk Kekaisaran, Bagaimana Tiongkok menjadi Negara Komunis?
Setelah kalah dalam perang, Chiang Kai-shek dan pemerintahan KMT melarikan diri ke pulau Taiwan. Mereka mendirikan pemerintahan Republik China di Taiwan dan menjadi tempat pemerintahan KMT yang eksklusif.
Nah, dengan resolusi PBB No. 2758 tadi, Taiwan pun belum diakui sebagai negara atau entitas yang berdaulat oleh PBB. Meskipun begitu, Taiwan punya hubungan diplomatik dan perdagangan dengan banyak negara di seluruh dunia.
Taiwan juga punya kemerdekaan de facto dengan pemerintahan sendiri, sistem politik, militer, dan kontrol atas wilayahnya sendiri. Nah, meskipun Taiwan sudah merdeka secara de facto, konflik China dan Taiwan masih berlangsung.
Baca juga:
Penyebab Sino Soviet Split dan Perselisihannya
Penyelesaian Konflik China dan Taiwan
Untuk menyelesaikan konflik China dan Taiwan, seorang reformis PRC bernama Deng Xiaoping menawarkan konsep “one country, two system” pada tahun 1980. Konsep ini dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Hong Kong dan Macau yang telah dikembalikan oleh Britania Raya dan Portugal kembali ke kedaulatan PRC.
Baca juga:
Deng Xiaoping, Otak dari Ekonomi Cina Modern
Konsep “one country, two systems” ini berhasil diterapkan di Hong Kong pada tahun 1997 dan di Macau pada tahun 1999. Kedua wilayah ini mempertahankan sistem hukum, mata uang, dan otonomi administratif mereka sendiri, dengan pengawasan PRC di beberapa bidang tertentu.
Selain itu, tahun 1981, politisi PRC yang bernama Ye Jianying mengajukan proposal sembilan poin untuk kembali menyatukan PRC dan Taiwan secara damai. Ia juga mengatakan, Taiwan akan jadi sebuah wilayah dengan memiliki administrasi khusus dan pemerintah PRC tidak akan campur tangan dalam urusan lokal Taiwan.
Namun, seluruh konsep ini ditolak oleh Taiwan. KMT tetap memegang prinsip “one China, better system” sebagai KMT pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, hingga saat ini konflik China dan Taiwan ini masih belum menemukan titik terang.
Kesimpulan
Berdasarkan sejarahnya, konflik China dan Taiwan nggak dimulai dari permasalahan geografis. Konflik China dan Taiwan berawal dari perbedaan ideologi dari kedua partai. KMT menganggap bahwa mereka merupakan China yang sesungguhnya dan berdaulat dengan paham nasionalismenya.
Di sisi lain, China (PRC) menyatakan, bahwa mereka adalah Pemerintah China secara resmi dengan paham sosialisme yang dianggap sesuai dengan karakter masyarakat negara itu.
Usaha penyelesaian konflik China dan Taiwan telah dilakukan, dengan dikeluarkannya konsep “one country, two system”. Namun, usulan ini mendapatkan penolakan dari Taiwan.
Terus, bagaimana kelanjutan konflik China dan Taiwan saat ini? Nah, coba kali ini elo cari informasinya supaya kita bisa diskusi di kolom komentar, ya!
Penutup
Nah, itu dia penjelasan dari gue seputar konflik China dan Taiwan. Nah, elo bisa belajar materi ini lebih dalam dengan klik banner di bawah ini!
Zenius punya beragam paket belajar yang bisa bantu elo untuk capai prestasi elo di sekolah. Segera pilih paket yang paling sesuai dengan elo, ya! Klik banner di bawah ini untuk informasi pembelian paket belajar!
Terima kasih sudah membaca artikel ini, semoga bermanfaat dan selamat belajar!
Penulis : Luis Moya
Sumber:
Li, X. (Ed.). (2012). China at War: An Encyclopedia. ABC-CLIO.
Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. (n.d.). A policy of “one country, two systems” on Taiwan. Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China.
